Tujuh Petak Tanah untuk Rute Langsung Segera Dirilis

Lahan di pinggir jalan sekitar perempatan Bulak Kapal, Kota Bekasi, untuk pembangunan underpass atau lintas bawah.

Tanah yang tidak diklaim akan dibayar dengan ABT APBD-P 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI – Penyeberangan atau di bawah Bulak Kapal, Kota Bekasi, telah menyelesaikan proses lelang. Namun, masih ada tujuh bidang tanah yang belum dibebaskan.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengatakan, sebagian lahan yang belum dibebaskan akan dibayar menggunakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam APBN-P 2020 senilai Rp 9 miliar.

“Ada beberapa sektor yang belum (dilepas), tapi akan dibayar di ABT ini,” kata Tri Republika.co.id, Rabu (14/10).

Politisi PDIP itu mengatakan, pembangunan fisik bisa langsung dikerjakan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) hingga akhir 2021. Kepala Pusat Pelaksana Jalan Nasional VI Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suko Setiono, mengatakan, usai kesepakatan kontrak. , proses selanjutnya adalah pertemuan pra konstruksi dan pengajuan lapangan.

"Kami telah menandatangani kontrak. “Pertemuan pra konstruksi dan proses pengajuan lapangan harus sekarang,” kata Hari saat dihubungi.

Day menjelaskan, underpass tersebut terdiri dari 181 area seluas 16.390 meter persegi. Tujuh bidang tersisa belum dibebaskan. "Di bawahdari 630 meter persegi ditambah depan, jadi (keseluruhan) 930 meter persegi, ”ujarnya.

Dalam hal ini, desain konstruksi dibuat oleh Kementerian PUPR. Kemudian subway Bulak Kapal akan melewati subway sepanjang 850 meter.

Total anggaran yang dikeluarkan Rp 98 miliar dengan pagu anggaran tetap yang dibagi dalam dua tahun. Pembiayaan lintas batas ini terbagi dua, yakni dari Pemerintah Kota Bekasi untuk biaya pembebasan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisiknya.

Baca:  Polisi: Ada Kerusuhan yang Mengundang Flyer di Bali