Sebuah Negara Dengan Orang-orang Yang Takut Mengungkapkan Opini Mereka

Mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus  melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Polrestabes Kota Bandung, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap tindakan represif aparat kepolisian di dalam area Kampus Universitas Islam Bandung saat terjadi bentrokan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu serta menuntut dibebaskannya sejumalh rekan mahasiswa yang sempat ditangkap.

Pihak berwenang masuk ke dalam narasi politik tidak hanya untuk mengekang penipuan.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ratna Puspita *

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 47,7 persen responden cukup setuju bahwa warga semakin takut mengutarakan pendapatnya. Selain itu, 21,9 responden menyatakan bahwa penduduk sangat setuju, semakin takut untuk mengutarakan pendapatnya.

Artinya, lebih dari 50 persen responden mengakui bahwa warga saat ini merasa takut untuk mengutarakan pendapatnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menunjukkan alam bawah sadar responden yang mulai takut mengutarakan pendapat.

Situasi ini tidak sesuai dengan demokrasi partisipatoris yang disengaja dari filsuf dan sosiolog Jerman Juergen Habermas. Demokrasi partisipatif yang disengaja adalah tuntutan akan model demokrasi representatif yang menempatkan warga negara hanya untuk memilih anggota parlemen.

Demokrasi yang disengaja menyeimbangkan kekuatan administratif negara dengan menciptakan dialog dan wacana dalam masyarakat sipil. Untuk itu, masyarakat harus diberi kebebasan berbicara dalam debat politik.

Ulasan ini mengingatkan saya pada tugas kuliah sekitar enam tahun lalu. Saat itu, menjelang Pemilu 2014, saya dan teman-teman membahas keadaan demokrasi yang tidak sehat di Indonesia karena orang-orang membawa emosi mereka pada pilihan politik.

Pilihan politik ditempatkan pada masalah pribadi, dari nilai hingga selera atau pilihan. Masalah muncul ketika orang membawanya ke wacana politik di media sosial.

Orang mencari penegasan, dukungan, dan menyingkirkan perbedaan pendapat. Diskusi tidak lagi diadakan untuk menghormati pendapat yang berbeda, tetapi menjadi masalah pribadi.

Akibatnya, ketika orang tidak setuju, orang tidak lagi menyerang pendapatnya, kecuali pendapat pribadi atau pribadinya. Meskipun pendapat mereka diserang, beberapa orang menyimpannya dalam hati dan menganggapnya sebagai serangan pribadi.

Kondisi media sosial, yang seharusnya menjadi ruang kebebasan berekspresi dalam debat sosial, semakin memburuk. Media sosial terbagi menjadi dua benteng dengan gagasan "jika Anda tidak mendukung saya maka Anda melawan saya".

Media sosial yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi ternyata justru menciptakan ketegangan komunikasi, terutama bagi orang-orang yang dekat dengan Anda. Akibatnya, pengguna media sosial khawatir mereka tidak akan setuju dengan orang yang mereka kenal di dunia nyata (offline). Pengguna media sosial takut menyampaikan pendapatnya karena takut memiliki hubungan yang buruk dengan teman atau keluarganya.

Ketakutan dan kecemasan ini semakin dikonfirmasi oleh karakteristik medium. Pengguna media sosial enggan mengutarakan pendapatnya karena tidak ingin dipukul obstruktif, tidak ramah, bodoh, atau tombol lain yang menyebabkannya terputus dari jaringan terdekat.

Selama enam tahun, ruang demokrasi dan publik yang disengaja yang diimpikan Habermas sulit diterapkan dalam debat politik di Indonesia karena pendukung saat ini seperti suporter dan media logis yang membawa konsumen hanya kepada pengguna lain yang memiliki pendapat yang sama. Setelah enam tahun, kondisinya tidak kunjung membaik dan memburuk.

Lebih parah lagi, diskusi politik tidak hanya bercampur dengan emosi, tetapi juga diinterupsi oleh kekuasaan negara. Padahal, ruang publik harus dijauhkan dari penyelenggara negara agar demokrasi yang disengaja bisa terwujud.

Survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kehadiran alat dalam diskusi politik. Mayoritas publik, lebih dari 50 persen responden, setuju bahwa pihak berwenang semakin bertindak sewenang-wenang terhadap perbedaan pendapat.

Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan cukup setuju bahwa otoritas semakin sewenang-wenang. Sebanyak 19,8 persen berpendapat bahwa mereka sangat setuju bahwa pihak berwenang semakin sewenang-wenang terhadap warga negara yang memiliki pilihan politik berbeda dari pihak berwenang.

Alat ini termasuk dalam narasi tentang politik di media sosial bukan hanya untuk mengekang penipuan atau mengaburkan informasi. Namun, aparat keamanan juga menggelar pembicaraan politik.
Berdasarkan pantauan kasus hukum terkait diskusi politik, aparat keamanan masuk melalui dua gerbang. Pertama, & # 39; penggemar & # 39; tokoh politik yang marah karena idolanya tidak jago di media sosial. Kedua, aparat langsung masuk dengan menggunakan norma-norma hukum, khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk menjerat pengguna agar berekspresi di media sosial.

Saya tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung. Apakah akan berubah dalam tiga tahun? Atau, apakah akan bertambah buruk? Tidak ada yang punya. Namun, perangkat negara harus memahami bahwa ruang publik, di mana setiap orang sederajat dan berisi perdebatan politik, harus menjadi milik komunitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penipuan / penyangkalan informasi juga merusak kualitas demokrasi. Namun, hal ini bukanlah alasan instrumen negara untuk masuk ke dalam diskusi yang seharusnya menjadi milik masyarakat.

Pasalnya, narasi-narasi dalam arus utama dunia politik, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan hingga informasi di media massa, telah ditangani oleh para elit atau orang-orang yang memiliki kekuatan politik.

*) Penulis adalah seorang jurnalis republika.co.id