Riza Siap Bicara dengan Demo Ambulans Officer

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Sekitar 100 petugas dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar demonstrasi menentang pemutusan hubungan kerja, dan ingin bertemu dengan Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui pihaknya membuka jalan untuk berdiskusi dengan petugas ambulans darurat (AGD) untuk menyampaikan tuntutannya. Ini menyusul aksi mereka di depan DPRD DKI Jakarta.

“Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mempresentasikan masalahnya. Tolong sampaikan dengan hati-hati, mungkin melalui korespondensi, audiensi tatap muka. Silakan hubungi pihak terkait, kita akan cari tahu masalah sebenarnya dan diskusikan untuk mencari solusi terbaik,” kata Riza . di Balaikota DKI, Kamis (22/10).

Riza mengaku tidak mengetahui masalah yang dituntut pengunjuk rasa, yakni memprotes pemecatan tiga petugas. Mereka dipanggil ke pengunjuk rasa yang dibubarkan, karena mempertanyakan hak-hak pekerja dan keikutsertaan dalam organisasi Asosiasi Pekerja (PPAGD) AGD.

“Benarkah dipecat atau tidak, itu hanya rencana dan kenapa? Karena itu, sejauh bisa dilakukan secara tatap muka lebih baik, korespondensi juga bagus,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu.

Riza mengatakan, klaim mereka terkait alat pelindung diri (APD) yang tidak layak pakai pesawat shuttle bagi pasien Covid-19 akan diakomodasi untuk pemeriksaan dan evaluasi. “Semua masukan dan informasi yang akan kita kumpulkan, selanjutnya akan kita kaji ulang dan kita lakukan evaluasi dan selanjutnya akan kita ambil saran-saran yang terbaik,” ujarnya.

Sekitar 100 petugas kesehatan yang merupakan petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta (Dinkes) AGD menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI, Kamis. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas keputusan manajemen Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang memberhentikan tiga pegawai AGD secara sepihak.

“Kami menolak sistem manajemen yang secara sepihak memecat pegawai AGD dari Dinas Kesehatan DKI. Ada tiga orang yang di-PHK dan 72 orang diancam akan diberhentikan,” kata pengurus AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Abdul Adjis saat ditemui di lokasi.

Baca:  Penyidik ​​Kasus Pelecehan Staf Medis di Bandara

Abdul mengatakan, ancaman pemecatan dilakukan tanpa dasar yang jelas. Ia menjelaskan, karyawan diminta menandatangani fakta integritas yang dinilai memuat pernyataan bahwa manajemen boleh menggunakan karyawan AGD secara sewenang-wenang. “Alasannya hanya karena mereka tidak menandatangani perjanjian integritas. Mereka membuat perjanjian integritas yang kami tolak,” kata Abdul.

Selain itu, kata dia, persoalan lain adalah soal status pegawai AGD yang kini menjadi PNS bukan PNS di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menganggap staf AGD sebagai tenaga honorer.

“Jadi itu yang membuat keadaan ini tidak rapi, tidak jelas. Mereka menganggap kami terhormat, padahal kami berstatus pegawai tetap di BLUD,” kata Abdul.

Karena itu, Abdul berharap Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan bisa memperhatikan kinerja anak buahnya. Pasalnya, pengurus Dinas Kesehatan DKI yang mengelola AGD tidak transparan dalam memberikan informasi. “Kami ingin Pak Anies bertemu dengan kami dan lebih baik memperhatikan kami yang menjadi korban pemecatan sepihak,” kata Abdul.