Pondok Pesantren Babel mendapat bantuan pembangunan sarana dan prasarana

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman melaksanakan kegiatan silaturahim dengan para ulama dari pondok pesantren.

Untuk mendapatkan program ini syarat utamanya adalah tanah milik pesantren harus ada surat

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, menggelar pertemuan dengan para ulama dari pesantren. Kegiatan ini berlangsung di Bangunan Mahligai, kediaman resmi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (3/10).

Gubernur Erzaldi Rosman dalam arahannya mengatakan bahwa bersilaturahmi adalah kewajiban sesama manusia karena dengan bersilaturahmi kita bisa menjalin hubungan yang harmonis. Gubernur Erzaldi juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan para ulama dan tokoh agama dalam undangan ini.

Selain silaturahmi, kegiatan ini juga digelar untuk menyampaikan program pemerintah kepada pengurus pesantren. Dalam penjelasannya, pendopo pesantren harus melengkapi semua jenis kebutuhan secara lengkap karena, aktivitas akan segera diproses.

“Program ini merupakan bantuan pemerintah untuk pembangunan kamar mandi, tempat wudhu, WC, sumber air, dan perlengkapan lainnya,” kata Gubernur Erzaldi.

Untuk mendapatkan program ini, syarat utama tanah pesantren harus memiliki surat keterangan sendiri. Selain program ini, pada tahun berikutnya ada program pembangunan rumah susun di full boarding school bagi siswa full boarding school. Saat ini, terdapat 197 sekolah berasrama lengkap di Provinsi Babilonia.

Ketua Pusat Infrastruktur Penempatan Wilayah Babel, Miarka Risdawati, memberikan presentasi terkait pembangunan yang dimaksud dengan harapan pengurus pesantren memahami program ini.

Menurut Wakil Presiden RI, pesantren harus mengikuti penyesuaian kebiasaan baru dengan fasilitas yang lengkap agar proses belajar mengajar di pesantren selalu sehat. Dalam hal ini database pesantren yang keluar untuk Babel dari Kementerian Agama untuk mengikuti program ini pada 1 Juli 2020 adalah 42 pesantren.

“Untuk itu, data pesantren akan segera dilaporkan ke kantor kecamatan berikutnya, kemudian ke provinsi, ke Kementerian Agama setelah itu, Kementerian Agama langsung ke Kementerian PUPR agar program ini bisa dijalankan di pesantren terkait,” Risdawati. .

Baca:  Pekan lalu, Sumatera Barat diguncang gempa bumi sebanyak 7 kali

Pondok pesantren yang belum masuk database harus segera memenuhi persyaratan agar bisa segera diproses. Salah satu pengurus Pondok Pesantren Raudatul Hidayah, Ustaz Hasip yang berada di Desa Jeruk menilai program ini sangat diharapkan oleh seluruh pesantren, karena fasilitas yang disebutkan sangat dibutuhkan.

Sebab selama ini fasilitas dibangun asalkan bergantung pada keuangan pesantren. Dengan adanya program pemerintah ini tentunya akan dibangun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, ujarnya.

Silaturahmi bertema “Satu Langkah, Perkuat Persaudaraan, dan Jalin Kerjasama Dakwah, Wujudkan Mardhotillah dan Berkah”.