Pengusaha Bisa Bipartit Jika Tidak Setuju Tumbuh Di UMK

Buruh menuntut kenaikan upah tahun 2021 (ilustrasi). Pemkot Bekasi menyatakan, bila pengusaha tidak menyanggupi kenaikan UMK seperti yang telah ditetapkan, mereka dapat melakukan perundingan bipartit dengan pekerjanya.

Perjanjian dapat dibuat berdasarkan kondisi keuangan perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI – Kabupaten dan Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menandatangani penandatanganan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sabtu (21/11). Sesuai dengan rekomendasi kepala daerah, kenaikan upah masing-masing sebesar Rp 292.882 dan Rp 193.226 untuk tahun 2021.

Keputusan menaikkan upah minimum tidak menyenangkan semua pihak. Termasuk, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang sejak awal menolak memberikan suara dalam menentukan upah.

Apindo menepati keputusan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, upah minimum tidak akan naik tahun depan karena penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan, ada mekanisme yang bisa ditempuh pengusaha jika tidak mencapai peningkatan UMK. Caranya dengan mengadakan negosiasi dua arah antara pemberi kerja dan karyawan.

“Jika ada perusahaan yang disabilitas, perusahaan bisa berkomunikasi dua pihak dengan serikat pekerja,” kata Ika, Senin (23/11).

Ia mengatakan, dengan negosiasi ini diharapkan ada kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak. “Dengan adanya negosiasi ini diharapkan ada kesetaraan, pengusaha dan karyawannya bisa menerimanya sesuai kesepakatan dengan melihat kemampuan keuangan perusahaan,” jelas Ika.

Meski begitu, Ika tetap berharap peningkatan UMK ini bisa diterapkan oleh seluruh pengusaha di Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan UMK diharapkan tidak menyebabkan dunia usaha di kota patriotik itu tergerus dan hilang.

“Mudah-mudahan di Kota Bekasi ini bisa terwujud dan kelangsungan usaha bisa berjalan,” ujarnya.

Baca:  Kata Sandi: Meringankan Beban Warga dengan Tanggung Jawab Moral