Pembatasan Pedagang Non Vaksin, Pemerintah Kota: Menunggu Pembahasan Parlemen

Dokter menyuntik tenaga kesehatan saat vaksinasi Covid-19 massal di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Kamis (28/1). Pada vaksinasi Covid-19 massal ini rencananya melibatkan tiga ribu tenaga kesehatan.

Vaksinasi untuk bisnis di kota Yogyakarta bertujuan untuk melindungi penduduk

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberlakukan pembatasan terhadap pelaku usaha yang menolak vaksinasi tahap kedua. Pembatasan sementara mengharuskan bisnis untuk menunjukkan hasil tes Covid-19 negatif setiap tiga hari.

Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pembatasan tersebut juga dilakukan melalui peraturan daerah (perda). Saat ini pembahasan peraturan tersebut masih di DPRD Kota Yogyakarta.

"Adapun pembatasannya cukup dengan aturan (walikota) yang bersifat administratif. Kalau terkait dengan kejahatan yang diatur dalam perda, kita tunggu pembahasannya di DPRD," kata Heroe. yang juga Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Rabu (24/2).

Meski begitu, kata Heroe, vaksinasi Covid-19 tidak bisa dilihat dari pembatasan yang diberlakukan. Ia menegaskan, vaksinasi bagi pengusaha di Yogyakarta dilakukan dengan tujuan melindungi seluruh warga Yogyakarta.

"Walikota punya kebijakan untuk melindungi seluruh warga Kota Yogya. Di situ mengatur siapa yang boleh jual dan tidak boleh berjualan. Kalau dianggap berpotensi menyebabkan penyebaran (Covid-19) ya kebijakan tersebut berdasarkan alasan hukum yang ada," kata Heroe. .

Selain itu, Heroe mengatakan, vaksinasi dilakukan sebagai upaya menghidupkan perekonomian. Vaksinasi tahap kedua di DIY dimulai dengan menyasar pengusaha di Yogyakarta pada 1 Maret. Vaksinasi dilakukan di tiga titik, dimulai dari Pasar Beringharjo, Benteng Vredeburg, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali. Pemilik bisnis menargetkan lebih dari 19 ribu orang.

Baca:  92 Ribu Rumah di Banyumas Belum Layak Habitat