Pelajari narasi pasca-penangkapan tersangka teroris

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arif Budi Setyawan (Penulis buku "Internetistan")

Pasca pengeboman Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021 dan penembakan di Mabes Polri pada Rabu sore, 31 Maret 2021, polisi telah menangkap puluhan tersangka teror dari berbagai lokasi. Tidak hanya terkait dengan pengeboman Gereja Katedral Makassar, anggota Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang secara tegas ditunjukkan sedang menyusun rencana aksi dan sisa-sisa jaringan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) juga diamankan.

Untuk sesaat, semua orang terkesima dengan kecepatan polisi menangkap banyak tersangka teroris. Pada 4 April, Polri merilis bahwa pihaknya telah berhasil menangkap 60 terduga teroris, baik yang terkait dengan pengeboman Makassar maupun jaringan yang ditampilkan sedang merencanakan aksi.

Namun di sisi lain, banyak juga yang bertanya-tanya. Benarkah setiap orang yang ditangkap terlibat dalam jaringan teroris? Jika ada banyak hal yang ingin ditangkap dalam waktu yang relatif singkat, mengapa tidak melakukannya lebih cepat? Bahkan ada yang mempertanyakan apakah kasus kekerasan ini dibuat? Seberapa cepat serial ini akan ditayangkan?

Berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin membangun opini di masyarakat. Di tengah negara yang diguncang pandemi dan dinamika politik, akan semakin banyak pihak yang tertarik untuk mengembangkan opini.

Sebagai mantan narapidana teroris yang telah menjalani proses investigasi dan telah bekerja dengan penyidik ​​Densus 88, saya dapat menjelaskan bagaimana seorang tersangka teror ditangkap. Singkatnya, tersangka teroris dapat ditangkap jika dia memenuhi syarat dan mendapatkan surat perintah penangkapan.

Syaratnya, ada bukti dan petunjuk kuat yang dihadirkan lebih dulu dalam judul perkara. Sedangkan untuk mendapatkan surat perintah penangkapan, selain mempertimbangkan hasil dari judul perkara, tetap harus mempertimbangkan anggaran operasional. Karena semua proses hukum membutuhkan uang.

Mengapa setelah serangan teroris selalu ada penangkapan besar-besaran? Menurut saya, ini karena bukti awal sudah cukup, tapi perkiraannya terbatas. Hingga Presiden mengeluarkan perintah untuk mengusut dan menindak tegas kelompok pelaku hingga tuntas, masalah anggaran tidak lagi menjadi masalah.

Stakeholder Mempengaruhi Opini Publik

Kembali ke berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin membangun opini di masyarakat. Setidak-tidaknya setahu saya, dalam kasus kesibukan penangkapan tersangka teroris, ada dua pihak yang berperan membentuk opini di masyarakat.

Pihak pertama adalah simpatisan para pelaku kekerasan. Ada yang bermain di dalam ruangan bersama sesama simpatisan, bahkan ada yang bermain di ruang publik.

Di kalangan internal, yang biasa mereka lakukan adalah memuliakan para pengisi acara dengan tujuan menumbuhkan semangat juang. Dalam kasus pemboman Makassar dan penyerangan Mabes Polri kemarin, umumnya isi pujian mereka memuji bahwa seorang perempuan berhasil membuat institusi Polri tidak nyaman dan menginterogasi dimana laki-laki yang mengaku sebagai pendukung ISIS? Malu pada pelaku serangan bunuh diri di Mabes Polri yang berhasil meruntuhkan harga diri Polri.

Sementara itu, mereka yang bermain di ruang publik biasanya akan mengangkat isu “tirani” oleh aparat penegak hukum yang menangkap banyak orang yang “tidak bersalah”. Apalagi dalam laporan itu banyak tersangka teroris, terutama para teoris dari kelompok JI, yang menurut tetangganya adalah orang-orang baik. Meskipun mereka bermain di ruang komentar di media online dan media sosial mainstream, namun pendapat ini dapat menimbulkan heboh pada masyarakat awam kita yang suka bergosip dan bergosip sambil nongkrong.

Mengapa mereka perlu melakukan ini? Karena mereka sekarang sedang melancarkan perang gerilya atau perang asimetris. Itu adalah sisi lemah melawan yang kuat. Dalam perang gerilya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh yang lemah bukanlah untuk mengalahkan yang kuat. Tapi menderita kerugian sebanyak mungkin di pihak yang kuat dengan tindakan seminimal mungkin.

Dan, pembentukan opini dalam masyarakat yang semakin menodai citra pemerintah merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai oleh kelompoknya, karena dengan begitu mereka berhasil membuat musuh-musuhnya (pemerintah) mengalami kerugian berupa meningkatnya kebencian terhadap pemerintah. kebijakan. Sebagai seseorang yang pernah terlibat dalam kelompok aktivis perang gerilya di masa lalu, saya sangat memahami pemikiran itu.

Kemudian pihak kedua yang juga berperan dalam mempengaruhi opini publik adalah partai yang seolah-olah menjadi oposisi terhadap pemerintah. Tapi ini bukan orang dari parpol tapi orang yang menurut saya mencari simpati atau pengikut. Mereka selalu mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang berkuasa seolah-olah lebih pintar dari pemerintah. Termasuk isu penanggulangan radikalisme-terorisme.

Dari sisi ini, sering muncul pernyataan yang mempertanyakan keberadaan dan bahaya kelompok ekstrim radikal, seperti: menganggap terorisme sebagai “komoditas” pemerintah yang sedang berkuasa, atau terorisme yang sengaja dibela, dan sebagainya. Pernyataan seperti ini secara tidak langsung akan menguntungkan pihak pertama yang memang menginginkan kewenangan pemerintah turun.

Bagaimana menanggapinya?

Lantas bagaimana tanggapan Anda terhadap narasi pihak pertama maupun pihak kedua yang jelas memperburuk situasi? Menurut saya, yang paling mendesak dan tepat untuk dilakukan saat ini adalah: Polisi harus transparan dalam menjelaskan tata cara penangkapan terduga teroris, pasal apa saja yang bisa diduga, dan apa bukti awal yang bisa menjerat seseorang dengan UU Terorisme. Klarifikasi dari Polri bisa melalui media massa atau sosialisasi yang dilakukan Polri kepada masyarakat. Saya yakin Polri memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur untuk melakukan ini.

Penjelasan ini akan menghapus prasangka masyarakat terhadap polisi dan pemerintah. Ingatlah bahwa orang membayar pejabat pemerintah. Dan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang meyakinkan. Bahkan tidak asyik menikmati perang opini di media sosial.