Pajak Mendorong Program Vaksinasi untuk Pemulihan Ekonomi

Seorang wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, Senin (1/3/2021). Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga pukul 09.11 WIB Senin (1/3/2021), sebanyak 3,82 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2020.

Anggaran vaksin sebesar Rp 58 triliun berasal dari cukai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyatakan program vaksinasi yang saat ini dilakukan kepada 181,5 juta masyarakat Indonesia akan mampu mendongkrak perekonomian nasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Belanja Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, program vaksinasi bertujuan untuk mencapai imunitas kawanan agar kegiatan segera pulih dan perekonomian nasional mulai pulih.

“Program vaksinasi merupakan program nasional untuk memperbaiki perekonomian, sehingga dukungan dari masyarakat itu penting,” ujarnya dalam jumpa pers virtual, seperti dikutip Selasa (23/3).

Menurut dia, pemerintah sudah mendapatkan anggaran Rp 58,18 triliun khusus untuk vaksinasi sepanjang 2021 yang akan dilakukan untuk 181,5 juta orang, dengan dua vaksin yang disuntikkan sehingga akan ada sekitar 360 juta dosis. Anggaran tersebut bersumber dari pajak yang ditargetkan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1.229,6 triliun dari total kebutuhan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun.

"Nanti tahun 2022 perlu lebih banyak vaksinasi, tapi amankan Rp 58,18 triliun, dananya dari pajak kita karena kalau APBN tahun 2021 total pajaknya Rp 1.200 triliun," ujarnya.

Kunta menjelaskan penerimaan perpajakan akan terus meningkat, terutama untuk bulan Maret dan April karena inilah saatnya wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sedangkan penerimaan perpajakan pada Januari 2021 sebesar Rp 68,5 triliun, meliputi pajak migas Rp 2,3 triliun dan pajak nonmigas Rp 66,1 triliun.

Pajak meningkat, kemudian pada bulan Maret dan April SPT menyampaikan laporan wajib pajak sehingga diharapkan penerimaan perpajakan kembali meningkat, ucapnya.

Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan perpajakan hanya Rp 68,5 triliun pada Januari 2021. Sedangkan jumlah tersebut turun 15,3 persen dari Januari 2020 yang sebesar Rp 80,8 triliun.

Pengurangan pajak utama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang turun 19,8 persen dari Rp 2,9 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun. Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas.

Nantinya, pajak nonmigas juga turun 15,2 persen dari Rp 77,9 triliun menjadi Rp 66,1 triliun. Penerimaan pajak nonmigas terdiri dari penerimaan pajak nonmigas Rp 39 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 26,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 100 miliar, dan pajak lainnya Rp 600 milyar.

Ke depan, ia berpesan agar wajib pajak segera melaporkan SPT, sehingga bisa mendukung program vaksinasi agar bisa keluar dari situasi pandemi dan menumbuhkan perekonomian.

Sementara itu, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, juga meminta masyarakat bersiap-siap divaksinasi karena dapat melindungi diri dan keluarganya serta orang-orang di sekitarnya.

“Melalui vaksinasi, kekebalan kelompok akan meningkat, sehingga Indonesia bisa keluar dari situasi krisis pandemi dan perekonomian akan pulih. Tentu dengan keyakinan ini, dukungan WP menjadi sesuatu yang diharapkan,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian 420,6 juta dosis vaksin merupakan tantangan besar di tengah keterbatasan vaksin global. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan program vaksinasi dalam waktu satu tahun.

“Saat ini, ada 5,7 juta orang yang telah divaksinasi dengan vaksin dosis pertama dan 2,4 juta orang yang telah menerima vaksin kedua. Kami termasuk salah satu dari delapan negara teratas yang berkomitmen untuk memberikan vaksin tersebut,” ujarnya.

Baca:  BI: Uang Beredar pada Februari 2021 Mencapai Rp 6.810,5 triliun