Ombudsman: Ada Administrasi Malad dalam kasus Joko Tjandra

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala.

Ombudsman menuntut pembuatan dan penyempurnaan regulasi di masing-masing instansi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ombudsman sedang mengusut kasus DPO Joko Soegiarto Tjandra. Akibatnya terjadi maladiminstrasi dalam kasus Djoko Tjandra.

Kewenangan penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Jika investigasi atas inisiatif seseorang dapat dilakukan terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Serangkaian investigasi dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Dukcapil dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta para ahli dari Juli hingga Agustus 2020.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis peraturan dan dokumen perundang-undangan, Tim Pemeriksa Ombudsman menilai telah terjadi penyimpangan,” kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam keterangan resmi yang diterima. Republik, Rabu (7/10).

Ia mengatakan, penyimpangan di kejaksaan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan kepolisian berupa penundaan yang berkepanjangan, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Ombudsman menemukan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Pelanggaran kepada Direktorat Jenderal Imigrasi berupa inefisiensi dan penyimpangan prosedur.

"Dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa perbuatan tidak patut," lanjut Adrianus dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Terkait hal tersebut, Ombudsman memberikan tindakan korektif, termasuk meningkatkan sistem dan kualitas pelayanan publik di masing-masing instansi. Ombudsman menuntut Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri menuntut tindakan korektif.

Khususnya pada proses pemeriksaan internal dan eksternal yang diduga terkait dengan kasus Joko Tjandra, pemutakhiran dan penyempurnaan SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Register DPO dan Red Notification, menyusun dan mengoreksi aturan di masing-masing instansi tersebut.

“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif ini dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari,” kata Ninik Rahayu, Ombudsman lainnya.

Ninik menyampaikan perlunya sinergi yang efektif antar aparat penegak hukum agar penyelesaian masalah DPO Joko Tjandra lebih obyektif, transparan dan bertanggung jawab. “Ombudsman berharap masalah yang sama tidak terjadi lagi di masa mendatang,” kata Ninik.

Baca:  Begini Konstruksi Kasus Korupsi Walikota Tasikmalaya