OJK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembangkan KUR Pertanian

Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemprov Sumsel berkolaborasi dalam mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian dan membuat percontohan KUR kluster pertanian. Foto ilustrasi petani di sawah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif utama pemulihan ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG – Pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dengan menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif utamanya. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi bekerja sama untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian dan membuat klaster percontohan KUR.

Gubernur Sumsel H Herman Deru ingin menjadikan Sumsel sebagai gudang pangan nasional karena sektor pertanian merupakan kekuatan ekonomi Sumsel. “OJK secara aktif berkontribusi bersama Pemprov Sumsel menjadikan kawasan ini sebagai gudang pangan nasional,” kata Herman Deru di Palembang belum lama ini.

Penyaluran KUR di Sumatera Selatan pada September 2020 telah disalurkan kepada 57.544 debitur dengan nilai Rp 2,62 triliun. Dari total penyaluran KUR tersebut, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menyumbang porsi terbesar dari sektor ekonomi yaitu sebesar Rp 1,12 triliun, diikuti oleh sektor grosir dan eceran Rp 1,06 triliun, dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 113,43 miliar.

Tingginya penyaluran KUR pertanian didukung oleh program TPAKD, yaitu proyek percontohan percepatan penyaluran KUR pertanian di lima kabupaten, yakni OKU Timur, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Rawas. “Peningkatan penyaluran KUR yang dikuasai KUR Pertanian akan mendukung produksi pangan di Sumsel dan mendukung misi Sumsel menjadi lumbung pangan nasional,” kata Herman Deru.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OJK juga semakin berkembang proyek percontohan KUR Pertanian di Desa Karang Sari, Ogan Komering Ulu Timur, dengan mengoptimalkan peran BUMDes sebagai hubungan. Skema KUR klaster melalui penyaluran kredit atau pembiayaan KUR kepada kelompok (klaster) petani atau poktan, dimana proses pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan dari awal hingga panen dan penjualan memaksimalkan peran BUMDes. Hingga September 2020, pembiayaan KUR kelompok ini mencapai Rp 300 juta dengan 60 peminjam KUR sebagai penerima. Selain itu, diberikan pendampingan dan pemasaran produk yang diselesaikan oleh mitra bisnis.

Baca:  BRI Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Pertama

Untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan dan menghindari pemberi pinjaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong peran pondok pesantren melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan mengoptimalkan perbankan milik pemerintah daerah dan pelaku usaha yang beroperasi di Sumatera Selatan. Saat ini terdapat satu BWM di Sumsel yaitu BWM Aulia Cendekia dan menargetkan tambahan lima BWM.

Menurut Herman Deru, program percepatan penyaluran KUR, proyek percontohan KUR untuk kelompok tani, serta optimalisasi peran pondok pesantren melalui BWM merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OJK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumatera Selatan. “Terima kasih Kantor OJK Wilayah 7 Sumbar atas kerjasamanya dalam memulihkan perekonomian dan menjaga pertumbuhan ekonomi di Sumsel,” ujarnya.

Kepala OJK Regional 7 Sumsel Untung Nugroho optimistis perkembangan industri jasa keuangan Sumsel di tengah wabah ini. Hal tersebut dibuktikan dengan stabilitas sektor perbankan yang tercermin dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan tabungan Bank Umum meningkat 0,83 persen menjadi Rp 86,33 triliun dan kredit kepada Bank Umum meningkat 0,11 persen menjadi Rp 83,51 triliun.

Kinerja perbankan membaik diikuti oleh kinerja pasar modal. Hingga Juli 2020, terdapat 60.688 investor di Sumsel, meningkat 69,97 persen (yoy) dan peningkatan transaksi efek saham 66,76 persen (yoy) dengan nilai nominal Rp 4,04 triliun.

Program relaksasi kredit atau pembiayaan juga diterapkan dengan baik di Perusahaan Perbankan dan Pembiayaan (PP). Pada 21 September 2020, restrukturisasi kredit atau pembiayaan 71.006 debitur bank senilai Rp 6,27 triliun dan debitur PP 119.874 senilai Rp 4,51 triliun telah selesai dilakukan. nyata