Menteri Komunikasi dan Informasi Pastikan Implementasi 5G Berlanjut

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Proses pemilihan frekuensi radio untuk 2.3GHz, salah satu jalur untuk jaringan 5G, dihentikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memastikan implementasi 5G di Indonesia akan tetap berjalan meski proses pemilihan frekuensi radio 2,3 GHz dihentikan. Frekuensi radio 2.3GHz merupakan salah satu jalur untuk jaringan internet generasi kelima.

“Penyebaran awal 5G akan terus berlanjut di semua jalur spektrum, baik jalur bawah tanah, jalur cakupan, maupun jalur lapisan super data, tidak hanya bergantung pada spektrum 2,3 GHz,” kata Menteri Johnny saat dihubungi, Sabtu (23/1). ).

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Tim Seleksi Pengguna Jalur Frekuensi Radio 2,3 GHz pada Jangkauan 2.360 – 2.390 MHz untuk Tujuan Pemeliharaan Jaringan Seluler Seluler, Sabtu, mengumumkan bahwa proses seleksi telah dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Menkominfo menyampaikan, "Lelang spektrum 2,3 GHz akan dilanjutkan oleh panitia lelang dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat."

Penghentian proses seleksi dilakukan sebagai langkah pencegahan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengoordinasikan setiap bagian dari proses seleksi ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Teknologi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 2015 tahun.

“Prinsipnya, panitia lelang memperhatikan proses akuntabilitas dan kehati-hatian lelang spektrum 2,3 GHz. Ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan iklim investasi agar terjaga dengan baik,” kata Johnny.

Tim Pemilu menyerahkan surat resmi informasi penghentian proses seleksi, Jumat (22/1), kepada perwakilan operator jaringan seluler yang sebelumnya telah diumumkan sebagai Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Penilaian Administratif.

Pembukaan Pilihan Pengguna Jalur Frekuensi Radio 2.3GHz akan diumumkan pada tanggal 20 November. Dengan berakhirnya proses pemilu, hasil proses pemilu yang telah dilakukan dan diumumkan secara transparan kepada publik akan dinyatakan batal demi hukum.

Baca:  DeFi Menjadi Solusi Pinjaman dan Tabungan di Masa Depan

Sebagai tindak lanjut dari terhentinya proses Pemilu, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada Peserta Pemilu yang telah mengajukan jaminan kepesertaan dalam dokumen Pemilu (penawaran obligasi), selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengembalikan kewajiban penawaran pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dan diterima langsung oleh perwakilan Peserta Seleksi terkait.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sesegera mungkin akan mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut untuk memastikan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas (sumber daya alam yang terbatas) khususnya jalur frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2.360-2.390 MHz dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara Indonesia.

sumber: Antara