Ketua Satgas mengingatkan Pemprov NTT untuk waspada terhadap Virus Corona Baru

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo

Ia mengeluhkan mobilitas warga yang melintasi batas negara tanpa melalui karantina.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Satgas Penanggulangan Covud-19 Letjen Doni Monardo mengingatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar waspada dan mengantisipasi. varian baru virus SARS-CoV -2 yang berpotensi masuk ke wilayah NTT. Masuknya varian baru virus ini bisa melalui angkutan udara atau Pos Perbatasan Negara (PLBN).

“Kita harus menunggu,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dengan Pemerintah Provinsi NTT di Wilayah Nusa Dua, Bali, seperti tertulis dalam keterangan tertulis yang diterima. Republik, Sabtu (3/4).

Dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur NTT secara offline Josef Nae Soi, Pangdam IX / Udayana, Maruli Simanjuntak beserta jajarannya serta sejumlah instansi terkait melalui media online, Doni meminta Pemprov NTT segera membentuk Tugas Karantina Wajib. dengan mengimplementasikan Team Circular Covid Handling Task Force. 19 No. 8 tahun 2021 tentang International Travel Health Protocol saat Pandemi Covid-19.

Aturan apa yang menjadi penting untuk diterapkan. Sebab, jika batas negara tidak memiliki regulasi yang baik untuk mencegah penularan Covid-19, maka sama saja dengan membiarkan kematian seseorang terjadi lebih cepat dan lebih sering.

“Jika dibiarkan, jumlah orang yang meninggal lebih awal akan bertambah,” katanya.

Dalam forum tersebut, Doni juga prihatin dengan laporan mobilitas penduduk yang melintasi batas negara tanpa melalui ketentuan karantina dan dua kali penyisiran saat wabah. Ketentuan aturan karantina dan dua tes usap sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2020.

“Datang ke luar negeri itulah yang membuat saya khawatir,” katanya.

Ia mencontohkan arahan Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2020 untuk melakukan proses karantina dan swab ganda untuk pemulangan WNI dan kedatangan WNA. Menurut data yang dikantongi Doni, terdapat 1.480 orang yang masuk ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, dan 687 orang dinyatakan positif setelah melalui karantina dan dua sapu PCR. Padahal sebelumnya mereka semua membawa dokumen bebas Covid-19 dari luar negeri.

"Setelah lima hari karantina, lagi-lagi kelompok kedua menangkap 687 orang (positif Covid -19 – _red_)," kata Doni.

Melihat fenomena tersebut, Doni mengimbau seluruh pemangku kebijakan daerah, termasuk kementerian / lintas lembaga dan unsur TNI / Polri untuk bersama-sama menjaga dan menjalankan program karantina dengan baik. Sebab, jika hanya yang dipastikan positif kemudian dibiarkan dan pulang tanpa pemeriksaan dan karantina lebih lanjut, hal ini bisa berakibat fatal.

“Kalau tim kami dari TNI / Polri, Kemenkes, Imigrasi dan semuanya tidak peduli dengan program ini, maka 687 orang akan kembali ke desanya, kemudian bertemu keluarganya yang merupakan kelompok rentan, lalu terpapar Covid – 19 dan tidak ada fasilitas kesehatan, lalu lewat, ”ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas hingga saat ini, Doni mengatakan belum ada negara yang merdeka dari Covid-19.

"Tidak ada satu negara pun yang benar-benar bebas dari Covid-19," kata Doni.

Karena itu, dia meminta seluruh elemen di Provinsi NTT tidak gegabah. Karena itu bisa membuat apa yang telah diperjuangkan selama setahun menjadi sia-sia.

“Jangan malas, jangan asal-asalan. Prestasi hari ini bukan berarti selamanya seperti itu,” ucapnya.

Baca:  Santunan Pangdam dan Dirkumad untuk Korban Batalyon Personel TNI