Kementerian Komunikasi mengimbau Publik untuk Disiplin Health Protocols

Seorang warga dengan memakai masker berjalan keluar stasiun usai menggunakan angkutan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta (ilustrasi). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat yang menggunakan transportasi publik tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk membantu menghentikan penyebaran Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mulai besok (14/9), Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat yang menggunakan angkutan umum tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna angkutan umum, untuk tetap disiplin dalam menerapkan tata tertib kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci atau menggunakan tangan. pembersih tangan. Ia menilai, disiplin ini akan melindungi dirinya dan penumpang lainnya dalam sarana dan prasarana transportasi.

“Pada akhirnya, disiplin akan membantu menentukan jaringan distribusi Covid-19,” kata Adita dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9).

Di sisi operator, Kementerian Perhubungan juga meminta mereka memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Operator angkutan harus memastikan batasan kapasitas penumpang maksimum, menyediakan tempat cuci tangan atau pembersih tangan, dan menyemprotkan desinfektan pada sarana dan prasarana transportasi secara berkala untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kawasan transportasi umum.

Seperti yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, batasan waktu operasional dan batas kapasitas penumpang maksimal hingga 50 persen masih diberlakukan di moda angkutan umum kota seperti Trans Jakarta, MRT, LRT Jakarta, KRL Jabodetabek, taksi, dan angkutan umum. Sementara alokasi angkutan antar kota di semua sektor udara, laut, darat dan rel kereta api tetap sama.

Kebijakan penerapan kembali PSBB tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB. Peraturan ini juga tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya yaitu Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Pedoman dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Selama Masa Adaptasi Bea Cukai Baru di darat, laut, udara dan kereta api. pada 8 Juni 2020.

Baca:  Jokowi Puji Inovasi Nasional Melawan Covid-19