Kementerian Keuangan Tingkatkan Anggaran Pemilu Rp 5,23 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Perkiraan tambahan ini untuk protokol kesehatan selama pelaksanaan pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyuntikkan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5,23 triliun. Penambahan ini bertujuan untuk mendanai biaya protokol kesehatan operasi Covid-19 selama pelaksanaan Pemilu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebelum ada kewajiban melaksanakan protokol kesehatan, kebutuhan anggaran untuk pemilu tahun ini Rp 15,23 triliun. Semuanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti yang biasa terjadi.

Namun, begitu ada anggaran untuk melaksanakan protokol kesehatan, kebutuhan anggaran meningkat 34 persen yang harus ditanggung oleh APBN. “Dengan protokol kesehatan akan meningkat menjadi Rp 20,46 triliun,” kata Sri dalam konferensi pers Virtual Kinerja APBN, Selasa (22/9).

Dalam catatannya, kata Sri, sebagian besar provinsi telah menggeser anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Sedikitnya 246 dari 270 provinsi sudah pindah 100 persen, namun masih ada beberapa provinsi yang belum sepenuhnya menyelamatkannya.

Pada awal September, Sri menjelaskan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 15,23 triliun telah tercapai sebesar Rp 14,23 triliun. Artinya, 93,2 persen dari total kebutuhan telah terpenuhi. Sedangkan sisanya masih dalam proses produksi yang diperkirakan selesai bulan ini.

Sedangkan pencairan APBN untuk pemilihan umum masih di level 79 persen atau sekitar Rp 4,1 triliun. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menyalurkan Rp 3,7 triliun dalam dua tahap. Anggaran untuk KPU sendiri sebesar Rp 10,24 triliun dimana Rp 7,44 triliun dibantu oleh APBN.

Selain itu, belanja APBN untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dikeluarkan sebesar Rp 394,8 miliar. Secara keseluruhan, kebutuhan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu adalah Rp 3,93 triliun yang berasal dari anggaran Rp 3,46 triliun dan pos APBN Rp 474,96 miliar.

Baca:  BRI Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Pertama

Syarat lainnya, yakni keamanan Pemilu, adalah memanfaatkan anggaran secara maksimal. Sri mengatakan kebutuhan untuk kegiatan ini mencapai Rp 1,52 triliun.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi 2 DPR pada pertengahan Juni lalu, Sri meminta daerah memaksimalkan dana terlebih dahulu dalam penyelenggaraan Pemilu 2020. Penyelenggaraan Pilkada serentak provinsi memiliki kapasitas fiskal yang terbatas di tengah pandemi Covid-19.

Sri menuturkan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilu masing-masing ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa APBN dapat mendukung penyelenggaraan pemilu dengan beberapa ketentuan.

Saat ini, jelas Sri, pihaknya sedang mengkaji kapasitas fiskal 270 daerah yang harus melaksanakan Pemilu 2020 Bersama Kemendagri. “Kami mengakui untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang bahwa pada dasarnya pemilu harus ditentukan oleh anggaran, yang dibiayai dari anggaran masing-masing,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (11/6).