Jawab Hukum Ciptaker dengan adil

Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020).

Karyawan, pemberi kerja, dan pemerintah harus proporsional dan adil dalam narasi Undang-Undang Hak Cipta.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Mukti Ali Qusyairi, Ketua LBM PWNU DKI Jakarta dan Rumah Marbot Buku Daulat (Rudalku)

RUU Cipta Kerja diputuskan menjadi UU Ciptaker (disingkat UU CK) pada 5 Oktober 2020. UU ini dibahas bekerjasama dengan pemerintah dan DPR. Terjadi kontroversi dan beberapa orang menanggapinya dengan demonstrasi.

Undang-undang CK terkait ketenagakerjaan, pengusaha, dan pemerintah mengaturnya. Ketiga pihak ini perlu duduk dan dilihat secara proporsional, berimbang, kritis, dan adil dalam narasi UU CK.

Jika melihat pemerintahan Joko Widodo dalam dua periode, tampaknya pada periode kedua ini fokus utamanya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemajuan ekonomi setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur pada periode pertama. Infrastruktur adalah arteri dan basis laju pergerakan ekonomi dan gandakan efeknya.

Karyawan dan pengusaha

Memang, pengusaha dan karyawan saling membutuhkan. Pengusaha membutuhkan karyawan agar perusahaannya dapat berjalan dengan lancar. Pekerja membutuhkan pengusaha, karena pekerja membutuhkan pekerjaan agar dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Pemerintah mengatur kepentingan rakyatnya yang ada pekerja dan pengusaha sehingga tercipta saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha serta memperoleh penerimaan pajak untuk biaya pembangunan nasional. Pemerintah juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi rakyat. Caranya dengan memfasilitasi dunia pekerjaan dan investasi dari dalam dan dari luar untuk menciptakan lapangan kerja. Kesempatan kerja dibutuhkan untuk tenaga kerja baru dan pengangguran.

Para pekerja memprotes dan turun ke jalan karena menganggap UU CK akan membahayakan mereka dan menguntungkan pemberi kerja. Apakah begitu?

Ternyata dalam UU CK ada beberapa poin yang berpihak pada pegawai yaitu masih adanya pesangon, UMR per jam, hak cuti tetap, status pegawai tetap dan bahkan perusahaan tidak bisa memberhentikan pegawai secara sepihak. . , jaminan sosial tetap ada, tenaga kerja asing tidak bebas masuk dan harus memenuhi syarat dan aturan yang ketat. Jika terjadi penyimpangan dan ketidakadilan, maka karyawan tersebut juga berhak melakukan protes tanpa ancaman pemecatan. Sedangkan hari libur di luar red date, seperti Idul Fitri dan lainnya, tidak diatur oleh undang-undang melainkan oleh pemerintah.

Mungkin dalam ilusi atau khayalan sebagian orang bahwa pekerja berurusan dengan pengusaha besar atau kapitalisme besar. Padahal, kenyataannya pengusaha di Indonesia tidak semuanya pengusaha besar. UKM dan UMKM sebanyak 90 persen. Mereka juga memiliki pegawai atau buruh sehingga UU CK dinilai tidak menguntungkan bagi pengusaha besar.

Jika membaca RUU – yang kemudian menjadi UU CK -, UKM dan UMKM menjadi pembahasan dan prioritas pertama. Disampaikan Teten Masduki, Menteri UMKM, UU CK bermanfaat bagi UMKM dan koperasi. Pasalnya, selain memberikan bantuan, pemerintah juga memfasilitasi pemberian izin dan pendampingan.

Selama ini pembentukan koperasi sulit, sedikitnya 20 anggota, dan UU CK hanya memfasilitasi 9 anggota. Dulu, membuat UMKM mendapat izin cukup sulit, UU CK memfasilitasi hanya dengan mendaftar. Jika dulu perjumpaan cukup sulit untuk dikumpulkan, UU CK semakin memudahkan hanya dengan melakukan digitalisasi.

Keseriusannya adalah perkembangan dan kemajuan UKM. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana khusus untuk membiayai pengembangan dan dukungan UKM serta memberikan fasilitas dan bantuan perlindungan hukum.

Di satu sisi, kami ingin maju dan kuat secara ekonomi. Namun, ada sejumlah orang yang membangun narasi negatif ke dalam dunia bisnis. Ini adalah kontradiksi sikap dan hambatan kemajuan ekonomi. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, krisis ekonomi datang sebagai akibat dari krisis kesehatan yang mengharuskan semua negara – tidak hanya Indonesia – bersaing untuk mengatasi krisis tersebut. Hukum CK adalah solusinya.

Demonstrasi

Kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa diperbolehkan, legal dan dijamin oleh konstitusi. Namun, menurut Prof Dr KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU, harus dihadirkan secara beradab dan tidak boleh anarkis. Sebab, kerusakan itu ilegal.

Sayang seribu sayang, aksi anarkis para pengunjuk rasa dengan membakar pasar tempat orang miskin mencari nafkah, Restoran Legian dibakar, warung makan di dekat gedung DPRD di Yogya terbakar habis, serta perusakan dan pembakaran fasilitas umum, seperti halte bus di Jakarta, 18 Halte Transjakarta rusak dan terbakar, menelan kerugian ditaksir mencapai Rp 46 miliar.

Dua buah eskalator di proyek MRT telah dirusak oleh publik. Gedung bioskop pada hari Senin terbakar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral rusak, mobil di depannya rusak. Pos polisi terbakar.

Di Solo, truk Satpol PP dibakar massa. Di Surabaya, beberapa fasilitas umum rusak dan terbakar. Di Sumatera Utara, puluhan polisi terluka dan sejumlah mobil dinas rusak. Bukan ingin membela pekerja dan rakyat, melainkan membakar pasar rakyat, membakar restoran dan kafe tempat orang minum kopi, dan fasilitas umum yang pembangunannya menggunakan uang rakyat melalui APBN / APBD. Namun, demonstrasi atas nama buruh merusak dan merugikan masyarakat. Ini ambiguitas.

Jika Anda konsisten memperjuangkan umat, tentunya segala sesuatu yang berbau rakyat harus dilindungi, dirawat, dan tidak dirusak. Fasilitas umum ini dibangun dengan pajak rakyat melalui APBN / APBD yang harus dipelihara bersama.

Demo sebagai nahi jahat (mencegah kejahatan) tidak dapat menggunakan metode ini buruk, tetapi harus dilakukan dengan cara tertentu ma & # 39; ruf (baik). Menghancurkan, menjarah, membakar, dan menyerang aparat adalah munkar haram sebagai ungkapan nahi jahat.

Diduga, gerakan demonstrasi mahasiswa dan buruh yang sekedar ingin menyampaikan aspirasi dan keberatannya diselundupkan oleh kelompok yang menamakan dirinya Anarko, kelompok yang gerakannya melakukan anarkisme bahkan vandalisme.

Belum lagi secara politis, banyak gerakan protes menentang UU CK berasal dari pihak-pihak yang menentang pemerintah, seperti WE, dan FPI-GNPF U-PA 212-HRS Center yang menuntut Jokowi mundur sebagai presiden. Sejumlah tokoh LSM yang didanai pendiri orang asing yang peduli dengan masalah ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan lingkungan telah menyuarakan penolakan mereka terhadap UU CK. Padahal amdal (analisis dampak lingkungan) ada di UU CK.

Sedangkan NU sebagai ormas Islam terbesar lebih proporsional, bersahaja, dan kalaupun ada beberapa pasal – tidak semua pasal dalam UU CK – yang menurutnya bermasalah, melainkan menempuh jalur konstitusional. peninjauan kembali oleh MK. Sikap dan cara konstitusional dalam mengajukan keberatan tersebut harus diikuti oleh kelompok lain untuk menghindari kerusuhan. kekacauan, dan saat ini tidak ada wabah korona.

Lebih konstruktif dan produktif dalam menyikapi UU CK dengan membaca dan mendiskusikannya. Seperti yang dilakukan LBM PWNU DKI Jakarta, Sabtu (29/8) lalu bersama FMPP (Forum Musyawarah Pesantren Pondok) membahas RUU CK dan mengkaji ulang. Kiai mengungkapkan, UMKM, dunia kerja, dan investasi merupakan keuntungan bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian, pengangguran akan membahayakan nyawa, sumber kejahatan dan kerusakan. Oleh karena itu, menciptakan pekerjaan sama dengan menyelamatkan nyawa dan menciptakan kedamaian.