Hukuman yang Sebelumnya Dikurangi, Sekarang Mahkamah Agung Melepaskan Pengacara Lucas

Pengacara eks petinggi Lippo Group Eddy Suroso, Lucas tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/10/2018). Mahkamah Agung baru saja mengabulkan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Lucas. (ilustrasi)

Mahkamah Agung mengizinkan PK Lucas dihalangi untuk mengusut kasus Eddy Sindoro.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permintaan pengacara Lucas untuk peninjauan kembali dalam kasus penghambatan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan PK ini merupakan pengurangan kedua hukuman dari Mahkamah Agung untuk Lucas, setelah sebelumnya di tingkat kasasi, hukuman Lucas juga dikurangi menjadi dua tahun.

Diketahui, pada 20 Maret 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Lucas 7 tahun penjara dalam kasus yang menghalangi penyidikan tersangka, Eddy Sindoro, mantan pejabat Grup Lippo. Lucas kemudian mengajukan banding dan berhasil dijatuhi hukuman hingga 5 tahun penjara.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengurangi pengacara Lucas dari 5 tahun menjadi 3 tahun penjara. Lucas yang diyakinkan tidak bersalah kemudian menyerahkan PK tersebut dan Mahkamah Agung mengabulkannya.

"Kabul," kata keputusan yang dimuat di situs MA, Kamis (8/4).

Dalam penetapan PK, ia menjadi ketua majelis hakim tertinggi Salman Luthan bersama anggota Prof Abdul Latief dan Sofyan Sitompul. Hasilnya dibacakan pada Rabu (7/4) dan dicatat dengan nomor registrasi 78 PK / Pid.Sus / 2021.

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Kehakiman Andi Samsan Nganro mengungkapkan alasan permohonan PK dikabulkan. Andi Samsan mengatakan, alasan PK Pemohon atau terpidana terkait dengan delik atau sebenarnya delik putusan kasasi MA, bisa dibenarkan dengan beberapa pertimbangan.

Penilaiannya, antara lain, tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa pemohon PK atau narapidana terbukti melakukan tindak pidana terhadap terdakwa. Tagihan pertama adalah penghalang juktis dalam arti fisik, seperti memblokir, mencegah, menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Selain itu, bukti yang cukup banyak pula atas dakwaan kedua yaitu perbuatan hambatan keadilan dalam arti memberikan pendapat, saran, saran atau pertimbangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemohon atau narapidana PK dibebaskan dari segala dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ”kata Andi Samsan yang juga juru bicara MA dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Baca:  Wacana yang Muncul MLB Berusaha Menggoyahkan Kepemimpinan Cak Imin di PKB

Andi Samsan menambahkan, dalam persidangan, Ketua Dewan PK Salman Luthan menyampaikan pendapat berbeda atau perbedaan pendapat (DO) terhadap keputusan tersebut. Pertimbangannya, alasan pemohon PK atau terpidana tidak berdasar menurut undang-undang dan bertentangan dengan fakta hukum yang dikemukakan di persidangan.

Putusan itu dijatuhkan pada 7 April 2021 oleh Salman Luthan selaku ketua majelis, Abdul Latif dan Sofyan Sitompul selaku majelis hakim masing-masing, kata Andi Samsan.

Dalam kasus ini, Lucas mengusulkan agar Eddy Sindoro yang disebut-sebut sebagai tersangka KPK dalam kasus korupsi itu ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. tapi berada di luar negeri, bukan untuk kembali ke Indonesia.

Hal itu dilakukan dengan mencabut paspor Indonesia sehingga ia bebas bepergian dan menunggu setelah 12 tahun hingga kasusnya selesai. Lucas kemudian mengatur agar saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Eddy bisa melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan imigrasi.

Akibat perbuatan Lucas tersebut, menurut hakim penyidik ​​menjadi terhambat dalam melakukan penyidikan, yakni tidak bisa memantau penyeberangan Eddy Sindoro ke dalam atau ke luar Indonesia.

Kuasa hukum kuasa hukum Lucas, Aldres Napitupulu berharap kliennya segera dibebaskan setelah permohonan PK dikabulkan) oleh MA

Artinya dia bebas, karena PK diberikan. Dia terbukti tidak bersalah, kata Aldres saat dikonfirmasi, Kamis (8/4).

Namun, kata Aldres, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti keputusan PK tersebut. Saat ini, lanjut Aldres, pihaknya masih menunggu salinan putusan dan salinan lengkap putusan hakim.

"Kami masih menunggu keputusan (salinan putusan lengkap)," kata Aldres.

Pihaknya juga akan menyurati KPK agar salah satu keputusannya adalah membebaskan Lucas dari penjara agar bisa segera dilaksanakan. Soal barang bukti Lucas dilelang oleh Komisi, Aldres mengatakan akan meminta barang itu dikembalikan.

“Kalau sudah dilelang, kami akan minta hasil lelang dikembalikan ke Pak Lucas, ke pihak yang menyita barangnya. Karena tidak semua orang memiliki Pak Lucas,” kata Aldres.