Hidayatullah Prihatin Marjinalisasi Bangsa

Ketua Umum Hidayatullah Dr Nashirul Haq membuka  Munas V.

Marginalisasi dapat diatasi dengan loyalitas dan kepedulian sosial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Musyawarah Nasional Hidayatullah V resmi dimulai secara virtual dengan protokol kesehatan. Selama lebih dari 47 tahun Hidayatullah mengabdi untuk Republik Indonesia di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hidayatullah, Nashirul Haq dalam sambutannya mengatakan, tema Musyawarah Nasional tahun ini adalah "Menekankan Komitmen Umum Menuju Indonesia yang Bermartabat". Sahabat ini berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini.

“Karena wujud Indonesia yang berwujud nilai-nilai agama, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial,” ujarnya dalam sambutan pembukaan Konferensi Nasional V Hidayatullah, Kamis (29/10).

“Inilah spirit kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus diperjuangkan. Dan dengan itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat,” kata Nashirul.

Ia menjelaskan bahwa tema ini merupakan rasa syukur, sekaligus kebanggaan atas karya Hidayatullah selama ini untuk memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bangsa, bersama pemerintah dan masyarakat yang mengemban misi mulia membangun bangsa Indonesia yang beradab.

Nashirul mengatakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini tidak berjalan mulus. Ia menyebutkan, pandemi Covid-19 seakan sudah menjadi kenyataan yang harus diterima dan dihadapkan dengan kesabaran serta optimisme untuk bisa mengatasinya.

“Pandemi yang memperparah krisis ekonomi tidak menghalangi kita untuk lebih bijak dan mengambil hikmah dari situasi yang telah terjadi. Kita semakin peduli untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial kita,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Nashirul, dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan tersebut, sangat disayangkan sebagian dari masyarakat yang diemban amanah kekuasaan ini memanfaatkan kesempatan tersebut secara ketat. Hal ini membuat kesan menjadi rahasia sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui, membuat kebijakan bahkan undang-undang yang berpotensi membahayakan dan memarjinalkan bangsa Indonesia.

Baca:  Haedar Nashir: Mu & # 39; ti adalah tokoh agama yang mumpuni

Nashirul juga menekankan persoalan hukum yang berpotensi memperburuk kehancuran negara, membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis, perusahaan asing dan asing untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia secara bebas serta segelintir masyarakat adat yang menguntungkan.

"Kekhawatiran kami selesai. Penyalahgunaan kekuasaan telah ditunjukkan. Islamofobia merajalela, wacana dan diksi Islam terganggu. Orang asing mengambil pekerjaan untuk penduduk asli," katanya.

Atas keprihatinan tersebut, Hidayatullah mengimbau Pemerintah untuk mendengarkan kembali aspirasi dan hati masyarakat serta mencabut Omnibus Job Creation Law sebagaimana diminta oleh MUI, ormas Islam, dan elemen bangsa lainnya.

"Ubah politik menjadi politik yang baik dan bermartabat. Tegakkan hukum dengan baik karena ini negara hukum, bukan negara yang kuat. Mempertahankan kepentingan jutaan orang agar tidak menjadi budak beberapa konglomerat," tambahnya.

Nashirul menambahkan, Hidayatullah selama lebih dari 47 tahun menjunjung tinggi kesetiaan, semangat mengabdi kepada Tuhan, pengabdian kepada agama dan ummat, serta mengabdi kepada Persatuan Republik Indonesia melalui berbagai program di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, komitmen Hidayatullah kepada bangsa ini tidak dapat disangkal lagi, ”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia V Munas Hidayatullah Wahyu Rahman mengatakan pihaknya sangat ingin mendatangkan sekitar 3.000 peserta di Jakarta. Namun karena epidemi tidak memungkinkan.

“Meski begitu, semoga Musyawarah Nasional kali ini tidak mengurangi konten yang kita arahkan,” ujarnya.

Dikatakannya, penyelenggaraan Musyawarah Nasional cukup sulit dan dinamis, antara ditunda atau masih dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Akhirnya berdasarkan musyawarah Majelis Syura, Musyawarah Nasional diputuskan diadakan hampir tiga bulan sebelum hari pelaksanaannya.