Henry Percayakan Ketum Bertindak Terkait Kasus Azis

Henry Indraguna. Plt Ketua LKI (Lembaga Komunikasi dan Informasi) DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, dugaan kasus tindak pidana korupsi yang mendera koleganya yakni Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin terkait suap kepada salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Keputusan Ketua Golkar memecat Azis Syamsuddin masih menunggu Dewan Etik Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Partai LKI Partai Golkar (Lembaga Komunikasi dan Informasi) DPP Henry Indraguna mengatakan, kasus dugaan korupsi mengguncang rekannya, Wakil Ketua Indonesia Azis Syamsuddin tentang korupsi kepada salah satu penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap menjunjung prinsip praduga bukan. bersalah (praduga tidak bersalah).

Perkara yang menyangkut Azis, kata dia, sebenarnya sudah diatur dan dijamin oleh undang-undang, yakni bagi siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dianggap masih bebas. Artinya kebebasan fundamental mereka dijamin bebas bergerak dan melakukan aktivitas sesuai dengan haknya sebagai warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam penjelasan pasal 3 huruf c KUHAP dan pasal 8 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: berdasarkan penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c yaitu , setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditangkap, dituntut, dan atau dibawa ke pengadilan. “Sebelum sidang pengadilan, dia harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan mendapatkan kekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Henry melanjutkan, berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, diadili, atau dibawa ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah di hadapan pengadilan yang memutuskan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum. -hukum. permanen. "

Namun, Henry mengapresiasi pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa KPK akan terus bekerja, bekerja dan bekerja mencari informasi dan barang bukti yang dilakukan tim penyidik ​​KPK dalam penggeledahan di berbagai lokasi ruang kerja di DPR RI, kediaman dinas dan rumah pribadi DPR RI. Wakil Yang di-Pertua DPR RI.

“Pak Firli bilang KPK akan bekerja keras mencari barang bukti. Status seseorang harus berdasarkan bukti yang cukup, bukan opini, bukan persepsi, dan bukan asumsi apalagi halusinasi itu hal yang sangat positif. Kaji, teliti keterangan saksi dan alat bukti lainnya. menjelaskan suatu peristiwa, tindakan, dan siapa pelakunya. Semua tindakan untuk mencurigai seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada kesesuaian alat bukti. KPK juga tegas dalam menegakkan supremasi hukum dengan tidak melakukan tindakan terlebih dahulu, " dia menjelaskan. Wakil Ketua Badan Pusat Legislatif dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Kasgoro 1957.

Kemudian pada aksi unjuk rasa yang menyuarakan tuntutan penangkapan Azis Syamsuddin yang dimotori oleh sejumlah mahasiswa dan pemuda yang terdiri dari Amsub, JIHN, KMN, Jarak dan Semar, Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) menganggapnya sah. Apa komponen bentuk kontrol sosial atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara dan pejabat tinggi partai.

“Ini merupakan tindakan yang dilakukan secara alamiah dan legal yang dijamin oleh hukum dalam kehidupan demokrasi sebagai bentuk penyaluran pendapat dan aspirasi sehingga hukum di Indonesia juga dijunjung tinggi untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa prasangka. harus juga dihormati, tapi juga bentuknya. Demonstrasi dan unjuk rasa jangan memaksakan kehendak, apalagi anarki, ”kata Henry yang juga berprofesi sebagai advokat.

Begitu pula dengan desakan Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto agar lebih tegas dan cepat mencopot Azis Syamsuddin dari jabatan Ketua DPP Golkar dan jabatan politiknya sebagai Ketua DPR RI atau Majelis Aparatur (AKD), menurut Henry, hal tersebut akan terjadi. tentu tergantung prosesnya. Undang-undang baru yang sedang diterapkan oleh lembaga antikorupsi ini menunggu keputusan Ketum Airlangga Hartarto yang tentunya juga berdasarkan keputusan Majelis Etik Partai dan Keputusan Paripurna DPP Partai Golkar. .

Sebelumnya, penyidik ​​AKP KPK Stepanus Robin Pattuju dikabarkan ditangkap oleh Divisi Profesi dan Keamanan Polisi (Propam) pada Selasa, 20 April 2021. Penyidik ​​antikorupsi ditangkap atas dugaan korupsi oleh Walikota Tanjungbalai M Syahrial dalam penanganannya. kasus 2020-2021.

Baca:  Bappilu Demokrat: Tak mau ditekan Fraksi KLB Abal-Abal