Didorong Untuk Tunda Penguatan Pilkada, KPU masih dalam tahap awal

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri) meninjau Sou Mpomilu atau Pondok Pemilu usai diresmikan di Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (13/9/2020). Pondok Pemilu tersebut menjadi sarana informasi dan edukasi tentang pemilu bagi masyarakat terutama di wilayah pedesaan jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. (ilustrasi)

KPU belum memutuskan untuk menunda pemilihan kepala daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Situasi pandemi Covid-19 saat ini dan kekhawatiran atas kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan telah mendorong beberapa pihak untuk menunda Pemilu 2020. (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jenjang, Program, dan Jadwal Pemilu 2020.

“Saat ini KPU kita masih mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tingkat,” ujar Komisioner KPI I KPI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi. Republik tentang opsi penundaan pemilu, Minggu (20/9).

Sebelumnya, kata dia, KPU tidak akan memutuskan untuk menunda pilkada. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya kesepakatan untuk menunda pemilihan antara tiga partai, yaitu KPU, pemerintah, dan DPR.

“Saya kira opsi penundaan itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, mekanisme dimana para pihak kemudian diberdayakan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan itu,” kata Raka, Selasa (15/9).

KPU masih memeriksa dokumen yang diperiksa untuk calon bupati. KPU akan mengumumkan pasangan calon yang berhak atau penetapan bakal calon Pemilu 2020 pada 23 September, dilanjutkan pengambilan nomor urut pada 24 September.

Selain aktivis pemilu, desakan untuk menunda pemilu juga datang dari Badan Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU secara resmi telah mengajukan proposal penundaan Pilkada serentak 2020 di tengah wabah Covid-19 yang ditandatangani Ketua Umum KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Dalam surat edaran itu, PBNU meminta KPU, pemerintah, dan DPR untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 hingga tingkat darurat kesehatan disahkan. "Pelaksanaan pemilu, meski dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit untuk menghindari penumpukan orang dalam jumlah besar di semua tahapannya," kata surat itu, yang dikeluarkan Minggu.

Baca:  AHY kepada Kadet Demokrat: Menjaga Protokol Kesehatan Selama Kampanye

Sejumlah alasan digunakan sebagai dasar penolakan. Di antaranya, mobilisasi massa sulit dihindari di tingkat pemilu. Tahap pendaftaran kemudian dianggap telah membuktikannya. Selain itu, ada juga kelompok sosialisasi terkait pemilu selama ini.

PBNU kemudian meminta pihak berwenang mengalokasikan anggaran pilkada untuk mengatasi krisis kesehatan dan memperkuat jaringan keamanan nasional. Selain itu, PBNU juga menyinggung Rekomendasi Musyawarah Nahdlatul Ulama 2012 di Cirebon tentang perlunya proses seleksi ditinjau kembali berdasarkan bahaya yang ditimbulkannya.

Kekhawatiran tentang potensi penyebaran Covid-19 melalui pilkada muncul saat proses pendaftaran Pemilu 2020 yang berakhir pada 6 September lalu. Sebanyak 243 kandidat ditemukan telah melanggar protokol kesehatan dan menyebabkan kebingungan.