Begini Konstruksi Kasus Korupsi Walikota Tasikmalaya

Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto (kanan)

KPK menahan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka kasus korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan pembangunan kasus Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Budi Budiman (BBD) sebagai tersangka kasus korupsi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 (TA) 2018 KPK telah menahan Budi di Rutan Cabang KPK di gedung KPK lama selama 20 hari ke depan.

“Sekitar awal tahun 2017, BBD diduga bertemu dengan Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK 2018 untuk Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, Yaya diduga menawarkan bantuan untuk pengelolaan alokasi DAK dan BBD bersedia memberikan bantuan. Pembayaran kalau Yaya membantunya mendapatkan alokasi DAK, ”kata Perwakilan Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/10).

Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Bidang Dana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. “Pada Mei 2017, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan proposal DAK rutin Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2018 Kota Tasikmalaya kepada pemerintah pusat dengan total nilai Rp32,8 miliar,” kata Karyoto.

Kemudian DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 53,7 miliar antara lain untuk bidang jalan raya senilai Rp 47,7 miliar dan bidang irigasi sebesar Rp 5,94 miliar.

“Sekitar Agustus 2017, BBD bertemu lagi dengan Yaya Purnomo. Dalam pertemuan itu, BBD meminta bantuan Yaya Purnomo untuk menambah Dana DAK Tasikmalaya 2018 dari tahun sebelumnya lalu Yaya Purnomo berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya,” kata Karyoto.

Karyoto mengungkapkan, setelah komitmen Yaya Purnomo untuk mengutamakan Kota Tasikmalaya, Budi diharapkan memberi Yaya Purnomo Rp 200 juta. “Sekitar Desember 2017, setelah Kementerian Keuangan menerbitkan alokasi DAK untuk pemerintah daerah, termasuk untuk Pemkot Tasikmalaya, diharapkan BBD kembali memberikan uang kepada Yaya Purnomo melalui perantara sebesar Rp300 juta,” kata Karyoto.

Baca:  Ketua Komisi Anti Korupsi Mengingatkan Pemuda untuk Memupuk Kejujuran

Setelah dilakukan pengelolaan dan pemantauan anggaran oleh Yaya Purnomo, maka pada TA 2018 Kota Tasikmalaya menerima sekitar Rp 29,9 miliar untuk DAK 2018 untuk Dinas Kesehatan, sekitar Rp 19,9 miliar untuk DAK prioritas daerah dan Rp.

Kemudian sekitar April 2018, BBD kembali memberikan Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait dengan DAK Pemkot Tasikmalaya pada 2018, kata Karyoto.

sumber: Antara