BAKN Dukung Dana Otonomi Khusus Berkelanjutan, Minta Tanggung Jawab

Pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan dalam pengawasannya mengatakan BAKN mendukung agar Dana Otsus dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan terkait tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban dana otsus

Dana Otonomi Khusus dapat dilanjutkan dengan melakukan sejumlah perbaikan terlebih dahulu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaksanaan dana otonomi khusus (otonomi) untuk Papua akan berakhir pada tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Marwan Cik Asan dalam pengawasannya mengatakan BAKN mendukung dana otsus untuk dilanjutkan dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu terkait tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban dana otsus.

“BAKN DPR RI mendukung dana otsus yang akan dilanjutkan dengan penyempurnaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. disajikan tersendiri dengan laporan pertanggungjawaban APBD provinsi sehingga dapat memudahkan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonom khusus, ”ujar Marwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7) / 12).

Selain itu, para politisi Fraksi Demokrat ini menilai prosedur pengajuan dana otsus harus diperbaiki dengan secara bertahap mengubah sistem pencairan dari block grant menjadi hibah khusus agar dana program dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Marwan menuturkan, sebelum berlakunya dana otonomi khusus, muncul berbagai pro dan kontra terkait kelanjutan periode berikutnya. Sebagian kalangan menilai Dana Otsus tidak tepat sasaran dan belum mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dana otsus harus diteruskan dan ditingkatkan jumlahnya serta perbaikan regulasi dan akuntabilitas.

“Laporan penggunaan dana otonom khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak berdasarkan peraturan pemerintah tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga tanggung jawab pengelolaan dana otonom khusus dan APBD Provinsi tidak dipisahkan. “Secara keseluruhan indikator makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat cenderung meningkat pada saat pelaksanaan dana otonomi khusus. Hal ini membuat pemerintah pusat kesulitan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Otsus,” ujarnya.

Untuk itu, politisi pemilih Lampung II ini menilai perlunya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah dan DPR, mengingat selama ini kendala penyelenggaraan dana otonomi khusus oleh BPK Republik Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya. sumber daya manusia yang terbatas. Soal SDM, BAKN DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan kepada Pemprov untuk menyediakan SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola dana otsus, ”ujarnya.