Agen Bus AKAP Minta Kompensasi untuk Larangan Pulang

Sejumlah bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) terlihat di terminal Bekasi, Jawa Barat, Senin (8/6/2020).

Pemerintah telah memutuskan untuk melarang kegiatan pemulangan pada Lebaran 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Agen Penjual Tiket Bus Antarkota (AKAP) di Terminal Pasar Lintas, Jumat, Jakarta Selatan, meminta pemerintah memberikan santunan berupa bansos, khususnya bagi pekerja yang terkait dengan sektor transportasi darat. Bantuan sosial khusus ini sebagai bentuk kompensasi larangan pulang kampung.

"Kalau dihilangkan (rumah) seperti ini, pemerintah akan melihat bagaimana orang bekerja di transportasi, apakah ada bantuan," kata AKAP Koko Simanjuntak, Wakil Ketua Koperasi Pekerja (Kowan) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (29/9). / 3).

Menurut dia, kebijakan pelarangan mudik pada 2021 diperkirakan akan menyebabkan penjualan tiket bus antarkota antarprovinsi menurun tajam. Padahal, lanjut dia, kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan untuk anak memasuki tahun ajaran baru harus terpenuhi.

“Makanan, beli ini untuk anak sekolah, sama sekali tidak ada. Tahun ajaran baru keluar uang, darimana (uang) itu untuk siswa sekolah,” imbuh perwakilan agen tiket perusahaan bus Dieng Indah. .

Tahun lalu, lanjutnya, saat mudik dilarang pada 2020 penjualan tiket turun 70 persen. Sementara itu, tahun ini, ia juga memproyeksikan penurunan tajam mengingat larangan pulang untuk semua lapisan masyarakat mulai 6-17 Mei 2021.

Meski ada larangan pemulangan, agen PO Shantika, Wardoyo tetap berharap ada kelonggaran dari pemerintah, seperti pengurangan kapasitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua Koperasi Pekerja AKAP Sumardi mengatakan larangan pulang kampung diperkirakan akan menurunkan penjualan hingga lebih dari 50 persen. "Tanya kebijakan pemerintah, tapi rakyat yang menderita, terutama supir, kernet, mau makan apa?"

Sebelumnya, pemerintah dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah di Jakarta, Jumat (26/3) memutuskan melarang kegiatan pemulangan pada Lebaran 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, mengatakan larangan tersebut berlaku untuk semua orang, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pekerja BUMN, pekerja swasta dan mandiri serta masyarakat lainnya. Tujuan utama dari larangan tersebut adalah untuk mengurangi tren penularan dan kematian akibat COVID-19, yang meningkat setelah beberapa kali libur panjang tahun lalu.

sumber: Antara

Baca:  Harga minyak yang tidak dapat diprediksi, Belanja Modal Pengetatan Energi Medco